Nimbrung mengenai masalah DPT yang mulai asyik dibicarakan di media massa, ada hal-hal yang menurut saya patut dicermati. Permasalahan DPT ini sangat serius dan tiak bisa dipandang enteng. Tidak perlu kita sampai mendebatkan apakah pemilu harus diundur atau tidak tapi bagaimana caranya DPT bisa lebih baik dalam waktu beberapa hari ini. Jika pemilu harus diundur maka efeknya bisa sangat besar. Bahkan sampai menyangkut persepakbolaan negeri ini lho.
Permesalahan DPT ini terletak pada quality control yang begitu buruk di badan-badan pemerintah. Hal ini diperkuat dengan kejadian jebolnya situ gintung yang menewaskan banyak orang. Dalam kuliah saya dulu terdapat istilah “tidak menerima cacat, tidak membuat cacat dan tidak meneruskan cacat”. Setiap bagian berusaha untuk menghentikan laju cacat dan berusaha memenuhi kondisi zero defect. Dalam setiap kegiatannya setiap bagian harus berfikir bahwa kualitas juga ditentukan oleh mereka sendiri. Jangan asal mengerjakan kemudian nantinya asal lempar tanggung jawab.
Sesuatu pekerjaan itu lebih baik jika dibuat bagan pengerjaan seperti pohon dimana akarnya begitu baik menelusuri setiap bagian. Materi dari akar-akar tersebut kemudian diteruskan ke bagian lain yang lebih kecil. Bentuknya pun sudah berubah, materi yang diteruskan pun berbeda sehingga lebih effesien. Kalau ada masalah, bagian yang atas tidak perlu mengecek ke bagian paling bawah tapi cukup meminta bagian bawahnya untuk melakukan klarifikasi.
Data raw DPT diambil oleh bagian pemerintah yang paling dekat yaitu kelurahaan yang dibantu oleh para RT dan RW atau aparat desa. Data raw ini seharusnya valid karena merekalah yang paling tahu keadaan dimasyarakat. Mana mungkin pimpinan masyarakat memasukkan orang yang sudah meninggal ke DPT. Dalam bagian ini juga sebaiknya dilakukan feedback ke masyarakat sehingga tidak ada permasalahan yang nanti mungkin terjadi.
Data dari masyarakat kemudian diberikan kepada KPU daerah yang bersangkutan atau mungkin bisa masuk ke kecamatan terlebih dahulu. Yang jelas, bagian ini mengecek apakah syarat-syarat administrasi sudah baik atau belum. Cek apakah ada DPT yang aneh atau tidak seperti nama dan no KTP yang sama atau keadaan lain. Jika ada maka seharusnya mereka melapor ke bagian bawah. Jika sudah benar maka bentuknya akan berubah menjadi keperluan surat suara untuk tiap daerah beserta kebutuhan logistic lainya.
Jika quality control dilakukan dengan ketat maka masalah DPT tidak akan separah ini. Bagaimana mungkin keanehan tersebut bisa muncul pada saat sudah mencapai bagian yang cukup tinggi? Kenapa tidak muncul pada saat berada di bagian bawah? Kalaupun tidak ada masalah di bagian bawah, kenapa tidak ada klarifikasi dan penjelasan? Saya percaya mungkin saja ada kemungkinan orang meninggal setelah terdaftar dan belum memilih.
Ada sebuah cerita yang begitu menohok bagi mereka yang bekerja di pemerintahaan. Apa bedanya Amerika dan Indonesia? Kalau di Amerika banyak dari anak-anak berbakat yang masuk ke pemerintah sedangkan di Indonesia anak-anak berbakat tersebut bekerja untuk perusahaan swasta atau bahkan keluar negeri. Pada awalnya saya merasa,ya tidak begitu-begitu amat, tapi akhirnya saya marasa demikian. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan bahwa mereka yang bekerja di pemerintahaan, dengan tidak megeneralisasi, hanya asal bekerja dan tidak mau belajar untuk berbuat lebih baik. Dengan kata lain yang penting kerjaan selesai dan dapet duit. Mungkin karena tidak ada punishment untuk kinerja yang buruk ya?
Permesalahan DPT ini terletak pada quality control yang begitu buruk di badan-badan pemerintah. Hal ini diperkuat dengan kejadian jebolnya situ gintung yang menewaskan banyak orang. Dalam kuliah saya dulu terdapat istilah “tidak menerima cacat, tidak membuat cacat dan tidak meneruskan cacat”. Setiap bagian berusaha untuk menghentikan laju cacat dan berusaha memenuhi kondisi zero defect. Dalam setiap kegiatannya setiap bagian harus berfikir bahwa kualitas juga ditentukan oleh mereka sendiri. Jangan asal mengerjakan kemudian nantinya asal lempar tanggung jawab.
Sesuatu pekerjaan itu lebih baik jika dibuat bagan pengerjaan seperti pohon dimana akarnya begitu baik menelusuri setiap bagian. Materi dari akar-akar tersebut kemudian diteruskan ke bagian lain yang lebih kecil. Bentuknya pun sudah berubah, materi yang diteruskan pun berbeda sehingga lebih effesien. Kalau ada masalah, bagian yang atas tidak perlu mengecek ke bagian paling bawah tapi cukup meminta bagian bawahnya untuk melakukan klarifikasi.
Data raw DPT diambil oleh bagian pemerintah yang paling dekat yaitu kelurahaan yang dibantu oleh para RT dan RW atau aparat desa. Data raw ini seharusnya valid karena merekalah yang paling tahu keadaan dimasyarakat. Mana mungkin pimpinan masyarakat memasukkan orang yang sudah meninggal ke DPT. Dalam bagian ini juga sebaiknya dilakukan feedback ke masyarakat sehingga tidak ada permasalahan yang nanti mungkin terjadi.
Data dari masyarakat kemudian diberikan kepada KPU daerah yang bersangkutan atau mungkin bisa masuk ke kecamatan terlebih dahulu. Yang jelas, bagian ini mengecek apakah syarat-syarat administrasi sudah baik atau belum. Cek apakah ada DPT yang aneh atau tidak seperti nama dan no KTP yang sama atau keadaan lain. Jika ada maka seharusnya mereka melapor ke bagian bawah. Jika sudah benar maka bentuknya akan berubah menjadi keperluan surat suara untuk tiap daerah beserta kebutuhan logistic lainya.
Jika quality control dilakukan dengan ketat maka masalah DPT tidak akan separah ini. Bagaimana mungkin keanehan tersebut bisa muncul pada saat sudah mencapai bagian yang cukup tinggi? Kenapa tidak muncul pada saat berada di bagian bawah? Kalaupun tidak ada masalah di bagian bawah, kenapa tidak ada klarifikasi dan penjelasan? Saya percaya mungkin saja ada kemungkinan orang meninggal setelah terdaftar dan belum memilih.
Ada sebuah cerita yang begitu menohok bagi mereka yang bekerja di pemerintahaan. Apa bedanya Amerika dan Indonesia? Kalau di Amerika banyak dari anak-anak berbakat yang masuk ke pemerintah sedangkan di Indonesia anak-anak berbakat tersebut bekerja untuk perusahaan swasta atau bahkan keluar negeri. Pada awalnya saya merasa,ya tidak begitu-begitu amat, tapi akhirnya saya marasa demikian. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan bahwa mereka yang bekerja di pemerintahaan, dengan tidak megeneralisasi, hanya asal bekerja dan tidak mau belajar untuk berbuat lebih baik. Dengan kata lain yang penting kerjaan selesai dan dapet duit. Mungkin karena tidak ada punishment untuk kinerja yang buruk ya?
4 komentar:
nggak cuma di pemerintahan Jo. di Pendidikan -salah satu pilar terpenting dalam pembangunan sebuah bangsa- yang ngisi juga second liner.
Jadilah Pendidikan kita nggak begitu maju, first liner-nya masuk ke Industri semua, doing business as usual, they think they have thought outside the box but they're unconsciously trapped as common.
coba liat bang Muzi yang setelah punya modal cukup dengan berani doing extraordinary thing dan hasilnya luar biasa.
so ... cepetan deh dapet modal. bangsa ini sangat membutuhkan kita.
Ya, karena itu dukung hidayat nur wahid menjadi wapres
#Tedjo
IE as it is applied in real world. Cool.
#Mark:
not ALL first liners go to industry. Trust me.
# P Boed :
Thank you sir.. I truly believe that IE is very wide and can easily used in real world.